E-government adalah pemanfaatan teknologi informasi
dan komunikasi (TIK) guna pelaksanaan pemerintahan yang efisien dan
murah, dengan meningkatkan pelayanan masyarakat dengan cara menyediakan
sarana publik sehingga masyarakat mudah mendapatkan informasi, dan
menciptakan pemerintahan (Caldow, disitasi Indarajit, 2006).
E-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah (seperti : Wide Area Network, Internet dan mobile computing)
yang memungkinkan pemerintah untuk mentransformasikan hubungan dengan
masyarakat, dunia bisnis dan pihak yang berkepentingan, dalam
prakteknya, e-government adalah penggunaan internet untuk melaksanakan
urusan pemerintah dan penyediaan pelayanan publik yang lebih baik dan
cara yang berorientasi pada pelayanan masyarakat (http://www.worldbank.org, disitasi Indrajit, 2006).
Pengembangan e-government merupakan upaya untuk mengembangkan
penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka
meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.
Melalui pengembangan
e-government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di
lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi
informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua)
aktivitas yang berkaitan yaitu : (1) pengolahan data, pengelolaan
informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis; (2)
pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat
diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah
negara.
Pemanfaatan teknologi informasi pada umumnya ditinjau dari sejumlah aspek sebagai berikut : (Inpres No.03 Tahun 2003)
-
E-Leadership, aspek ini berkaitan dengan prioritas dan inisiatif negara di dalam mengantisipasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.
-
Infrastruktur Jaringan Informasi, aspek ini berkaitan dengan kondisi infrastruktur telekomunikasi serta akses, kualitas, lingkup, dan biaya jasa akses.
-
Pengelolaan Informasi, aspek ini berkaitan dengan kualitas dan keamanan pengelolaan informasi, mulai dari pembentukan, pengolahan, penyimpanan, sampai penyaluran dan distribusinya.
-
Lingkungan Bisnis, aspek ini berkaitan dengan kondisi pasar, sistem perdagangan, dan regulasi yang membentuk konteks bagi perkembangan bisnis teknologi informasi, terutama yang mempengaruhi kelancaran aliran informasi antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha, antar badan usaha, antara badan usaha dengan masyarakat, dan antar masyarakat.
-
Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, aspek ini berkaitan dengan difusi teknologi informasi didalam kegiatan masyarakat baik perorangan maupun organisasi, serta sejauh mana teknologi informasi disosialisasikan kepada masyarakat melalui proses pendidikan.
E-government bertujuan memberikan pelayanan tanpa
adanya intervensi pegawai institusi publik dan sistem antrian yang
panjang hanya untuk mendapatkan suatu pelayanan yang sederhana. Selain
itu e-government juga bertujuan untuk mendukung good governance.
Penggunaan teknologi yang mempermudah masyarakat
untuk mengakses informasi dapat mengurangi korupsi dengan cara
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik. E-government
dapat memperluas partisipasi publik dimana masyarakat dimungkinkan
untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan/kebijakan oleh
pemerintah.
Pemanfaatan Electronic Government
E-government juga diharapkan dapat memperbaiki
produktifitas dan efisiensi birokrasi serta meningkatkan pertumbuhan
ekonomi. Adapun konsep dari e-government adalah menciptakan interaksi
yang ramah, nyaman, transparan dan murah antara pemerintah dan
masyarakat (G2C-government to citizens), pemerintah dan perusahaan bisnis (G2B-government to business enterprises) dan hubungan antar pemerintah (G2G-inter-agency relationship), Berikut penjelasannya : (Indrajit, 2006).
Government to citizens
(G2C) merupakan aplikasi pengembangan e-government yang paling umum,
yaitu dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio
teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan
interaksi dengan masyarakat. Tujuan utamanya untuk mendekatkan
pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar
masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan
berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari sepeti Departemen Agama membuka
situs pendaftaran bagi meraka yang berminat untuk melangsungkan ibadah
haji ditahun-tahun tertentu sehingga pemerintah dapat mempersiapkan
kuota haji dan bentuk pelayanan perjalanan yang sesuai.
Government to Business
(G2B), salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah membentuk
sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah
negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam melakukan aktivitas
sehari-harinya, entity bisnis semacam perusahaan swasta membutuhkan
banyak sekali data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah.
Terbentuknya relasi yang baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis
tidak saja bertujuan untuk memperlancar para praktisi bisnis dalam
menjalankan roda perusahaannya, namun lebih jauh lagi banyak hal yang
dapat menguntungkan pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik
dan eektif dengan pihak swasta. Contohnya para perusahaan wajib pajak
dapat dengan mudah menjalankan aplikasi berbasis web untuk menghitung
besarnya pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah dan melakukan
pembayaran melalui internet, proses lelang proyek-proyek pemerintahan
yang melibatkan sejumlah pihak swasta dapat dlakukan melalui situs web
mulai dari proses pengumuman sampai dengan mekanisme pelaksanaan tender
itu sendiri yang berakhir dengan pengumuman pemenang tender.
Government to Government
(G2G), meningkatnya kebutuhan bagi Negara-negera untuk saling
berkomunikasi secara lebih intens dari hari kehari tidak hanya berkisar
ada hal-hal yang berbau diplomasi semata, namun lebih jauh lagi untuk
memperlancar kerjasama antar entity-entiti negara seperti pemerintah
daerah dengan instansi-instansi terkait dalam melakukan kegiatan
pembangunan. Berbagai penerapan yang telah berlangsung seperti hubungan
administrasi antara kantor-kantor pemerintah dengan mempergunakan situs
web baik ditingkat Kementrian sampai pada Pemerintah daerah.
Government to Employees
(G2E) diperuntukkan bagi peningkatan kinerja dan kesejahteraan para
pegawai negeri atau karyawan pemerintah yang bekerja disejumlah
institusi pelayanan masyarakat seperti sistem pengembangan karir pegawai
pemerintah yang selain bertujuan meyakinkan adanya perbaikan kualitas
sumber daya manusia, diperlukan juga sebagai penunjang proses mutasi,
rotasi dan promosi seluruh karyawan pemerintah, sistem asuransi
kesehatan dan pendidikan bagi para pegawai pemerintah yang telah
terintegrasi dengan lembaga-lembaga kesehatan (rumah sakit, poliklinik,
apotik) dan institusi-institusi pendidikan (sekolah, perguruan tinggi,
kejuruan) untuk menjamin tingkat kesejahteraan karyawan beserta
keluarganya.
E-Government ini membawa banyak manfaat, antara lain : (Rahardjo, 2001)
-
Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan.
-
Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari kesemua pihak.
-
Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolahan (jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya) dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilihkan sekolah yang pas untuk anaknya.
-
Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui email atau bahkan video conferencing. Bagi Indonesia yang luas areanya sangat besar, hal ini sangat membantu. Tanya jawab, koordinasi, diskusi antara pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa kesemuanya harus berada pada lokasi fisik yang sama. Tidak lagi semua harus terbang ke Jakarta untuk pertemuan yang hanya berlangsung satu atau dua jam, misalnya.
Keuntungan yang diperoleh dari e-government bukan
hanya sekedar menyediakan pelayanan online tetapi lebih luas daripada
itu, karena kinerja sektor publik juga berkontribusi pada kemajuan
ekonomi dan sosial suatu negara.
Era globalisasi penerapan e-government penting karena
telah memodernisasi pemerintahan publik di seluruh dunia dan juga
hubungan antara pemerintahan atau negara. Sebagai tambahan selain contoh
di Uni Eropa, beberapa negara di Asia bahkan telah menggunakan
e-government-nya dalam melaksanakan hubungan bilateral mereka.
Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai cepat atau
lambat Indonesia dituntut untuk dapat menerapkan e-government. Pada saat
ini e-government merupakan suatu keharusan dalam rangka menciptakan
pelayanan publik yang lebih baik (Indarajit, 2006).
Pemanfaatan Sistem Informasi Puskesmas menurut saya
merupakan salah satu perpanjangan tangan dari e-government, prospeknya
pula sangat baik, saat ini beberapa Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota/Provinsi telah mencoba untuk mengembangkannya dengan
tujuan yang beragam. [untuk membahas tujuan pengembangan Sistem
Informasi Puskesmas ini, memerlukan postingan tersendiri karena
beragamnya tujuan pengembangan Sistem Informasi Puskesmas ini disetiap
Dinas Kesehatan]
Dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Provinsi tidak
sedikit yang mengalami kegagalan disisi lain masih ada Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota/Provinsi yang masih mampu mempertahankan keberadaan
Sistem Informasi Puskesmas tersebut. Permasalahannya mungkin
pengembangan Sistem Informasi Puskesmas ini berdiri sebagai Proyek
tunggal dengan target penyapaian nilai realisasi 100% diakhir tahun
anggaran. Kalo menengok Teori Evaluasi Pengembangan Sistem Informasi
permasalahannya menurut saya bukan pada Teknologi, tetapi cendrung kepada Organisasi dan Manusia penggunanya.
Sedih juga sebenarnya, karena hal ini sempat terjadi
ditempat kerja saya, kegagalan tetap kegagalan, saat ini sebaiknya
menjauhi pengembangan Sistem Informasi dengan konsep proyek. Mengapa?
-
Kalau berbau Korupsi pasti dekat dengan kegagalan, so pasti makanan empuk KPK komiu.
-
Sebaiknya meningkatkan Konsolidasi, Kerjasama antara pemegang Program dengan bagian lain yang dianggap mampu dibidang Sistem Informasi Kesehatan sehingga tercipta kolaborasi yang baik.
-
Jauhi Kegiatan yang diusulkan dari Bagian/Seksi Perencanaan yang ada, karena dapat menjadi beban kerja anda sendiri, sebaiknya perencanaan itu tumbuh dari Seksi/Bagian anda sendiri sehingga anda dapat lebih tahu apa yang akan terjadi.
-
Pintar-pintar memilih rekanan kerja (Vendor), ini sangat penting karena salah pilih Vendor akibatnya Sistem akan gagal. Dibidang Kesehatan telah banyak Vendor yang bermain, sebaiknya pilih yang berlatar belakang Perguruan Tinggi dengan Konsentrasi Ilmu Kesehatan.
-
Jangan tertipu dengan iming-iming Open Source, karena kadang hanya pemanis penawaran harga saja, sebaiknya berhati-hati.sumber:
